JAKARTA, 21 September 2025 – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali bikin gebrakan yang memicu kontroversi. Kali ini, ia menetapkan biaya baru untuk visa kerja H-1B yang biasa digunakan tenaga kerja asing di sektor teknologi.
Trump mengumumkan pada Jumat lalu bahwa perusahaan harus membayar US$100.000 per tahun (setara Rp1,6 miliar) untuk setiap visa H-1B. Kebijakan ini langsung memicu kekhawatiran perusahaan teknologi besar karena mayoritas karyawan asing mereka memegang visa jenis ini.
Pukulan untuk Industri Teknologi
Sektor teknologi AS selama ini sangat bergantung pada pekerja terampil dari India dan China. Dengan kenaikan biaya, banyak perusahaan bisa saja memindahkan sebagian operasional ke luar negeri. Analis menilai langkah ini berisiko melemahkan daya saing AS, terutama dalam persaingan kecerdasan buatan (AI) dengan China.
Sejak menjabat awal 2025, Trump memang memperketat aturan imigrasi. Namun, kebijakan ini dianggap sebagai perubahan paling besar dalam sistem visa kerja sementara AS.
Pro-Kontra di Kalangan Industri
Kritikus menilai program H-1B sering disalahgunakan untuk menekan upah pekerja lokal. Sebaliknya, pendukungnya seperti Elon Musk menyebut program ini krusial karena mendatangkan tenaga kerja berkeahlian tinggi yang dibutuhkan perusahaan.
Data menunjukkan, India mendominasi penerima visa H-1B pada 2024 dengan 71%, disusul China sebesar 11,7%. Beberapa raksasa teknologi seperti Amazon, Microsoft, dan Meta tercatat mengantongi ribuan izin H-1B untuk karyawan mereka.
Dampak untuk Indonesia
Meski mayoritas pemegang visa berasal dari India dan China, kebijakan baru ini tetap bisa berdampak tidak langsung bagi Indonesia. Profesional teknologi asal RI yang bekerja di AS melalui skema H-1B akan menghadapi biaya sponsor yang jauh lebih mahal.
Selain itu, perusahaan Indonesia yang mengirim karyawan untuk bekerja di AS juga berpotensi menanggung biaya tambahan besar. Hal ini tentu bisa mempersulit tenaga kerja asal RI yang ingin berkarier di Negeri Paman Sam.