Jakarta, 28 September 2025 – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan keprihatinannya atas pencabutan kartu liputan Istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, usai mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers yang merupakan amanat konstitusi. Ia mengutip Pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta Pasal 18 ayat (1) UU Pers yang menyatakan pihak yang menghalangi kebebasan pers bisa dipidana hingga 2 tahun atau dikenai denda maksimal Rp 500 juta.
“Pencabutan kartu liputan dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan karena menghalangi tugas jurnalistik dan hak publik memperoleh informasi,” ujar Munir, Minggu (28/9/2025).
PWI juga mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden agar segera memberikan klarifikasi resmi dan membuka ruang dialog dengan insan pers demi menjaga transparansi serta kebebasan pers.
CNN Indonesia dalam pernyataannya menegaskan bahwa pertanyaan Diana Valencia sangat relevan karena menyangkut isu MBG yang tengah menjadi perhatian masyarakat luas. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyebut pencabutan ID Pers tersebut tidak memiliki dasar jelas. CNN Indonesia pun telah melayangkan surat resmi ke BPMI dan Kementerian Sekretariat Negara untuk meminta klarifikasi.