Jakarta, 5 September 2025 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan sejumlah program prioritas Kementerian Sosial dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (4/9). Salah satu poin utama yang disorot adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler dan adaptif untuk masyarakat miskin, rentan, maupun korban bencana dan situasi darurat.
Menurut Gus Ipul, bansos menjadi instrumen penting pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial. Tidak hanya diberikan secara rutin dalam kondisi normal, tetapi juga ketika terjadi guncangan, bencana, hingga kerusuhan sosial.
“Bansos adalah instrumen utama pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Tidak hanya dalam situasi normal, tetapi juga saat bencana maupun keadaan darurat lainnya,” ujar Gus Ipul dalam keterangan pers, Jumat (5/9/2025).
Bansos Reguler dan Adaptif
Bansos reguler mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, serta bantuan khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas. Sementara itu, bansos adaptif disiapkan ketika terjadi bencana alam, konflik, atau unjuk rasa yang berujung ricuh.
Untuk korban unjuk rasa, Gus Ipul menjelaskan pemerintah menyalurkan santunan berupa:
- Rp 15 juta untuk ahli waris korban meninggal,
- Rp 5 juta untuk korban luka berat,
- serta dukungan lanjutan berupa rehabilitasi atau pemberdayaan bila dibutuhkan.
“Prinsipnya, negara tidak membedakan apakah korban berasal dari masyarakat atau petugas lapangan. Keduanya adalah warga negara yang wajib mendapat perhatian,” tegasnya.
Santunan Sudah Disalurkan
Santunan untuk korban unjuk rasa disebut sudah mulai disalurkan sejak Kamis (4/9). Penyerahan dilakukan langsung, baik kepada keluarga korban meninggal maupun kepada korban luka berat yang dirawat di rumah sakit atau di rumah masing-masing.
Bantuan tidak hanya difokuskan di Jakarta, tetapi juga di beberapa kota lain, seperti Makassar dan Yogyakarta, sesuai dengan domisili para korban.
“Semua bantuan ini berasal dari APBN. Artinya, uang rakyat kembali untuk kepentingan rakyat, sehingga penyalurannya harus tepat sasaran, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Gus Ipul.
Selain bansos, rapat terbatas juga membahas arah kebijakan Kemensos ke depan, termasuk pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan lebih akurat, serta pengembangan Sekolah Rakyat yang ditargetkan hadir di lebih banyak daerah pada 2026.
“Nilai bansos jangan dilihat dari nominalnya semata, tetapi sebagai wujud kepedulian, kebersamaan, dan bukti nyata kehadiran negara,” tutupnya.