JAKARTA, 2 September 2025 – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat total kerugian akibat kerusakan fasilitas umum selama aksi unjuk rasa di Ibu Kota mencapai Rp51,1 miliar. Angka tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, usai rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota, Senin (1/9/2025).

Menurut Pramono, kerusakan paling besar terjadi pada fasilitas Transjakarta. Dari 22 halte yang terdampak, enam di antaranya terbakar dan dijarah, sedangkan 16 halte lainnya mengalami kerusakan seperti kaca pecah hingga aksi vandalisme. Tak hanya itu, satu pintu tol juga dilaporkan rusak.

Kerugian pada infrastruktur MRT Jakarta diperkirakan Rp3,3 miliar, Transjakarta sekitar Rp41,6 miliar, sementara kerusakan CCTV dan fasilitas lain sebesar Rp5,5 miliar. Jadi totalnya mencapai Rp51,1 miliar,” jelas Pramono.

Target Perbaikan dalam Satu Pekan

Pemprov DKI, kata Pramono, sudah mulai membersihkan halte-halte yang rusak sejak Sabtu lalu. Ia menargetkan perbaikan fasilitas Transjakarta maupun MRT bisa selesai pada 8–9 September 2025 mendatang.

Untuk mendukung percepatan perbaikan, Pemprov akan menggunakan dana kontinjensi dengan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi (Kajati).

“Pendanaan akan memakai dana kontinjensi. Kami sudah meminta izin agar ada pendampingan dari Kajati,” ujarnya.

Transportasi Sudah Normal, Layanan Gratis Diperpanjang

Seiring proses perbaikan, seluruh rute Transjabodetabek di 14 koridor sudah kembali beroperasi normal sejak 1 September pukul 05.00 WIB.

Meski demikian, Pemprov DKI tetap memberikan layanan gratis bagi penumpang Transjakarta dan MRT mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025. Subsidi untuk kebijakan ini diperkirakan mencapai Rp18 miliar.

“Memang ada sedikit hambatan, tetapi layanan sudah berjalan normal,” kata Pramono.

PJJ dan WFH Masih Situasional

Selain itu, Pemprov juga masih mempertahankan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) serta imbauan work from home (WFH) untuk pekerja. Namun, Pramono menegaskan, aturan tersebut bersifat situasional.

“Kalau kondisi sudah benar-benar normal dalam satu-dua hari ke depan, kebijakan WFH akan dicabut,” tandasnya.