Jakarta, 24 September 2025 – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh menyusul maraknya kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG).
Menurut Cak Imin, setiap kejadian, baik terkait kasus keracunan maupun lambannya sistem penanganan, harus dijadikan bahan pembenahan.
“Semua kejadian harus jadi evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lambat, semuanya harus diperbaiki,” ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Ketua Umum PKB itu juga menegaskan agar BGN sebagai penyelenggara MBG segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan. “Saya minta BGN benar-benar menuntaskan problem yang ada. Kita tunggu hasilnya,” katanya.
Ia menambahkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sudah turun tangan untuk melakukan evaluasi agar kasus serupa tidak terulang. “Pasti DPR akan evaluasi supaya sistem pelaksanaannya tidak lagi menimbulkan keracunan,” jelasnya.
Meski banyak menuai kritik, Cak Imin menegaskan program MBG tidak akan dihentikan. “Tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar hal itu,” tegasnya.
Berdasarkan data BGN, sejak Januari hingga 22 September 2025, tercatat 4.711 kasus keracunan MBG di seluruh Indonesia, dengan jumlah terbesar terjadi di Pulau Jawa. Rinciannya, Wilayah I sebanyak 1.281 kasus, Wilayah II sebanyak 2.606 kasus, dan Wilayah III sebanyak 824 kasus.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, penyebab keracunan bervariasi, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih minim pengalaman memasak dalam porsi besar, hingga persoalan penggantian pemasok bahan baku.
“Total sekitar 4.711 porsi makanan menimbulkan gangguan kesehatan. Kami terus lakukan evaluasi agar hal ini tidak terulang,” kata Dadan.
