PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa yang diberi mandat untuk merancang, membangun, serta mengelola proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Lembaga baru ini dipimpin oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (purn) Didit Herdiawan Ashar. Untuk mendukung kinerjanya, Presiden menunjuk dua wakil kepala, yaitu Darwin Trisna Djajawinata, yang mewakili unsur Danantara, serta Suhajar Diantoro, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan badan otorita tersebut didasarkan pada kebutuhan yang nyata di lapangan, yakni perlindungan kawasan pantai utara Jawa dari ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah. Ia menjelaskan, kondisi pesisir utara Jawa setiap tahun mengalami penurunan muka tanah, sementara banjir rob sudah terjadi secara rutin di sejumlah daerah.
“Untuk melindungi hampir kurang lebih 20 juta warga yang tinggal di pesisir Pantai Utara,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.
Prasetyo menambahkan, dengan adanya badan otorita ini, pemerintah memiliki instrumen yang lebih terfokus untuk menangani persoalan pesisir. Badan tersebut tidak hanya bertugas pada tahap perencanaan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan serta mengelola tanggul laut raksasa setelah selesai dibangun. Ia menilai struktur kepemimpinan yang terdiri atas seorang kepala dan dua wakil kepala telah dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan teknis proyek berskala besar.
“Kenapa dua wakil? Karena pengelolaan Pantura pasti bersinggungan dengan investasi, maka satu unsur wakil diambil dari Danantara. Sedangkan satu lainnya mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, mengingat proyek ini akan bersentuhan dengan lima provinsi di Pulau Jawa,” ujarnya dikutip dari Antara.
Selain melantik jajaran Badan Otorita Pantura, Presiden Prabowo pada kesempatan yang sama juga meresmikan Badan Industri Mineral. Lembaga tersebut dipimpin oleh Brian Yuliarto, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Prasetyo menyampaikan bahwa pembentukan badan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan mineral strategis di Indonesia.
Badan Industri Mineral akan berfokus pada perlindungan sumber daya mineral agar tidak diekspor mentah, identifikasi potensi mineral di seluruh wilayah Indonesia, serta riset untuk mengolah mineral sehingga memiliki nilai tambah lebih tinggi di dalam negeri.
Ia juga menjelaskan alasan Presiden menunjuk Brian Yuliarto. Menurut Prasetyo, pengalaman Brian yang telah lama bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset menjadi pertimbangan utama. “Supaya bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset dan perguruan-perguruan tinggi,” kata Prasetyo.
Upacara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 25 Agustus 2025. Selain melantik pimpinan Badan Otorita Pantura dan Badan Industri Mineral, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lain, antara lain Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Latar Belakang Proyek Giant Sea Wall
Dalam penjelasan terpisah, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintahannya berkomitmen memulai pembangunan giant sea wall atau proyek tanggul laut raksasa yang telah tertunda selama kurang lebih tiga dekade. Proyek ini dirancang membentang dari pesisir Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan panjang mencapai sekitar 500 kilometer. Prabowo memperkirakan biaya pembangunan dapat mencapai 80 miliar dolar AS.
Ia menguraikan bahwa pembangunan tanggul di kawasan Teluk Jakarta saja diperkirakan memakan waktu delapan hingga sepuluh tahun. Sementara itu, keseluruhan proyek dari ujung barat hingga timur Jawa bisa berlangsung selama 15 hingga 20 tahun. Meski berjangka panjang, Prabowo menilai hal itu tidak menjadi hambatan. “Ada pepatah kuno ‘perjalanan 1000 kilometer dimulai oleh satu langkah’. Kita akan segera mulai itu,” katanya.
Sebagai prioritas awal, pemerintah akan memusatkan pembangunan tanggul laut di jalur Jakarta–Semarang. Wilayah ini dinilai paling mendesak karena banjir rob sudah mengganggu kehidupan masyarakat pesisir dan mengancam keberlangsungan permukiman.
Soal pendanaan, Prabowo membuka kemungkinan adanya keterlibatan investor asing. Namun demikian, ia menegaskan pemerintah tidak sepenuhnya menggantungkan diri pada modal luar negeri, melainkan akan berusaha mengoptimalkan kapasitas nasional.
Koordinasi Lintas Kementerian
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut memberikan penjelasan mengenai pembentukan Badan Otorita Pantura. Menurutnya, badan ini akan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan proyek Giant Sea Wall.
“Baru saja dibentuk dan diresmikan oleh Bapak Presiden, Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa, di antaranya adalah bagaimana kita bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rob, land subsidence dan masyarakat yang tinggal juga sangat berisiko menghadapi berbagai bencana alam,” kata AHY di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.
Ia menambahkan, tugas Badan Otorita Pantura tidak hanya sebatas melaksanakan pembangunan, tetapi juga memastikan adanya koordinasi yang menyeluruh antara kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Sebagai anggota Dewan Pengarah, AHY menegaskan bahwa ia akan berperan dalam mengawal koordinasi antarinstansi agar berjalan efektif.
“Saya diminta untuk menjadi pengarah, diharapkan juga dari sisi Kementerian Koordinator Infrastruktur di mana kami mengkoordinasikan lima kementerian teknis, di antaranya ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk di Perhubungan dan Perumahan,” ujarnya.
Menurut AHY, proyek ini memiliki skala yang sangat besar dan jangka waktu panjang sehingga keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sinergi banyak pihak. Ia menekankan pentingnya dukungan kepala daerah di sepanjang pesisir utara Jawa, karena proyek ini akan langsung bersentuhan dengan masyarakat di daerah.
“Kita ingin mendorong dan menyatukan angka-angka tersebut karena ini proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders termasuk juga kita butuh investasi dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” ujarnya.
Haura Hamidah, Yolanda Agne, Hendrik Yaputra, dan Adhfar Aulia Syuhada berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Apa Itu Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Badan Baru Bentukan Prabowo